Citizen of the World vs Banjar

Hati menjadi gundah, pikiran menjadi tergugah setelah membaca di harian lokal tentang terjadinya kasus 'kasepekang' di Tabanan. Pelanggarannya adalah karena seorang warga dianggap telah mencemarkan tempat suci/pura dengan cara menggantung sebuah kursi plastik sejajar/lebih tinggi dengan posisi pura itu. Entah ini kasus yang ke berapa kali terjadi di Bali, yang jelas bukan yang pertama kali. Penulis bukanlah ahli hukum adat bukan pula ahli hukum positif namun secara harfiah hukum 'kasepekang' berarti sebuah hukuman/sanksi adat yang diterima oleh seorang/kelompok anggota banjar yang dianggap melanggar norma norma yang berlaku di banjar/desa bersangkutan, dengan jalan orang/kelompok tersebut dikucilkan dari banjar/desa adat setempat, dilarang tinggal di wilayah tersebut, tidak boleh menggunakan fasilitas kuburan dan juga dilarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan anggota banjar lainnya. Hukuman ini jelas jelas tidak bersumber dari hukum positif (KUHP, UU dan lain-lain) yang berlaku di NKRI tapi berdasarkan awig awig/hukum adat yang berlaku di daerah bersangkutan.

Hukum "kasepekang" seakan menjadi sebuah fenomena dalam kehidupan masyarakat Bali yang kental dengan adat istiadat dan nafas Hindunya. Contoh lainnya adalah hukum kasepekang karena melahirkan anak kembar dengan jenis kelamin yang berbeda. Hukum adat ini sudah dihapuskan beberapa waktu lalu oleh pihak terkait (DPD, DPRD). Pertanyaannya sekarang adalah masihkah hukum adat kasepekang ini relevant diterapkan? Tidakkah hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif? Apakah pelaksanaannya sudah murni dan tidak melenceng dari ajaran Agama Hindu?

Sungguh suatu hal yang tidak masuk akal rasanya jika pada penerapan hukum adat kesepekang di Tabanan, muncul sebuah syarat yang terlalu komersil, denda 200 juta rupiah jika ingin diterima kembali sebagai anggota masyarakat disana, juga ada denda 500 ribu rupiah bagi siapa saja warga banjar yang berkomunikasi dengan 'terpidana' ini. Darimanakah sumber hukum adat yang menyatakan denda 200 juta ini? Sungguh tidak murni. Seharusnya sebuah sanksi, apapun itu, bersifat mendidik dan meluruskan apa-apa yang telah dilanggar. Jika sampai dendanya ratusan juta, itu keterlaluan. Dimanakah unsur mendidiknya? Dimanakah unsur meluruskannya. KOk yang terjadi malah kesan dimanfaatkannya hukum adat ini sebagai ajang balas dendam dan memupuk rasa kebencian. Seharusnya semua didiskusikan dulu dengan Majelis Desa Pekraman, atau dengan pemda setempat, atau dengan PHDI. Jika tidak ada penyelesaian bisa juga ditempuh jalur hukum positif.

Gampangnya penerapan hukum ini sewaktu waktu bisa menjadi bumerang bagi masyarakat Bali dengan adat-istiadatnya yang bernafaskan Hindu. JIka begitu mudahnya menerapkan hukum kasepekang, bukan tidak mungkin akan berakibat menurunnya nilai nilai adat itu sendiri, yang sudah dianggap tidak lagi bersifat mengayomi. Masyarakat akan menjadi apriori. Banjar dengan hukum2 adat yang kaku seolah olah menjadi sebuah momok yang menakutkan. Banjar tidak lagi menjadi sebuah oraganisasi yang bermakna apa apa, dengan kata lain, menjadi warga dunia saja atau bahasa bulenya citizen of the world. Itulah sebabnya perlu tindakan dari pihak2 terkait dalam upaya meluruskan hukum hukum adat yang bersifat terlalu frontal. PHDI harus memberikan semacam guidance yang jelas tentang penerapan hal ini. Jangan sampai adat dijadikan sebuah excuse untuk melegalkan hukuman apa saja tanpa minghiraukan hukum positif dan hak asasi manusia.